Kamis, 05 September 2013

Pemerintah Harus Tunda Kenaikan Harga Rumah Subsidi!

Pemerintah harus menunda kenaikan harga rumah bersubsidi hingga akhir tahun 2013 nanti. Bila kenaikan tersebut tetap dilakukan, justru dikhawatirkan akan memperkecil capaian target pemerintah mengatasi kekurangan perumahan.

"Bisa berkurang 10 sampai 20 persen. Sejauh ini pasokan ada, bukan tidak ada, tapi pengembang masih menahan diri sampai ada pengumuman pemerintah nanti," ujar Anton R Santoso, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) versi Munas Sahid Jakarta di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Anton menyarankan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebaiknya berhati-hati menaikkan harga rumah bersubsidi dengan skema KPR FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Ia meminta, rencana kenaikan itu tidak dilakukan seketika, tetapi harus memperhatikan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pasar rumah bersubsidi.

"Ini keputusan yang strategis, jadi perlu berhati-hati. Kalaupun harus dilakukan, jangan sampai rumah subsidi malah tidak terserap oleh MBR sebagai pasarnya lantaran tidak bisa bayar uang muka atau cicilannya," kata Anton seraya menambahkan kalau akhirnya jadi, kenaikan antara 8 persen sampai 10 persen masih bisa ditoleransi. Dengan catatan, dipikirkan insentif seperti subsidi uang muka.

Anton menambahkan, upaya kenaikan sebaiknya dibarengi dengan subsidi uang muka (down payment/DP). Atau, lanjut dia, uang muka tidak diperlukan lagi untuk KPR FLPP. "Kalau bisa, pemerintah mengusahakan agar bank memperbolehkan DP nol persen untuk MBR," ujar Anton.

Selama ini, Anton mengungkapkan, pada praktiknya DP untuk KPR FLPP yang seharusnya 10 persen menggembung menjadi 17 persen. Hal itu terjadi karena tidak cuma biaya DP yang dibayarkan, tapi ada biaya-biaya lain di dalamnya.

Tahun ini, hasil survei Bank Indonesia memperlihatkan sebagian besar konsumen (75,45 persen) memanfaatkan fasilitas KPR dan atau KPA untuk membeli rumah. Pemanfaatan KPR oleh konsumen dari pengembang-pengembang tersebut membuat penyaluran KPR selama triwulan II 2013 mencapai Rp 259,01 triliun atau tumbuh sebesar 12,33 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan sebesar 7,10 persen.

Berdasarkan data tersebut, dari total KPR yang dikucurkan oleh bank sejak Januari hingga Juni 2013, sebanyak 4,13 persen memanfaatkan FLPP dari pemerintah dan selebihnya (95,87 persen) melalui KPR biasa non-FLPP. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target pencairan, KPR bersubsidi FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengalami percepatan pemanfaatan selama kuartal II 2013.

Adapun pencairan FLPP sampai dengan kuartal II 2013 sebesar 67,33 persen dari Rp 2,7 triliun total dana yang ditargetkan selama tahun ini. Dengan demikian, terdapat 32,67 persen dana yang belum dimanfaatkan MBR. Sementara total rumah yang telah didanai FLPP sebanyak 128 ribu unit. Dana FLPP yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 2,7 triliun. Dana tersebut dinilai cukup untuk membiayai 350 ribu unit rumah.

Keuntungan menggunakan FLPP adalah MBR dapat memperoleh cicilan rumah dengan bunga tetap sebesar 7,25 persen dalam tenor maksimal 20 tahun. "Tahun ini target Apersi sendiri 100 ribu unit. Pasokan kami masih banyak. Tapi, ya itu tadi, kami masih menunggu keputusan pemerintah," kata Anton. 


http://properti.kompas.com/read/xml/2013/09/06/0542375/Pemerintah.Harus.Tunda.Kenaikan.Harga.Rumah.Subsidi.

0 komentar:

Poskan Komentar

◄ Newer Post Older Post ►
 

© Forum Indah Web Id Powered by Blogger